Kalurahan Argodadi

Argodadi 13 Desember 2026 - Mengawali tahun 2026 dimulai dengan informasi tentang pajak pertanahan. Pemerintah Kalurahan Argodadi setelah menjalani rutinitas hari senin (12/01) yaitu apel pagi dan rapat kordinasi mengadakan kegiatan Rapat Evaluasi Intensifikasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) tahun 2025 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( SPPT PBB P2). Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Kalurahan Argodadi, dihadiri oleh Aryo Kundarto Komisi Pendapatan Kapanewon, Lurah,Carik,Kaur Danarto,Kasi Jagabaya, dan Dukuh 14 Padukuhan.

Dalam rapat ini disampaikan bahwa ada perubahan pajak bagi yang memiliki lahan pertanian berupa tanah garapan sawah. Sesuai dengan program bupati Abdul Halim Muslih bahwa pajak yang dikenakan pada objek sawah mulai tahun 2026 sebesar Rp. 0,- atau gratis sehingga warga masyrakat pemilik sawah tidak perlu membayar pajak.

kemudian SPPT PBB P2 tahun 2026 sudah sampai di Kalurahan Argodadi, yang pada rapat hari ini akan diberikan kepada pengampu wilayah masing masing padukuhan. Lurah Argodadi, Prayitno menyampaikan kepada masing masing pengampu wilayah agar segera mendistribusikan SPPT PBB kepada wajib pajak " Saya menghimbau kepada seluruh pengampu wilayah dalam hal ini para dukuh agar segera mendistribusikannya kepada warga sebagai wajib pajak, agar Pajak Bumi Bangunan ini segera bisa dibayarkan" disampaikan saat memberikan arahan dalam rapat. 

Author : Achmad Ismul Fauzi

Perlu diketahui bahwa batas jatuh tempo SPPT PBB tahun 2026 ini batas jatuh temponya adalah pada tanggal 31 Agustus 2026. Dengan didistribusikan lebih awal harapannya pajak terutang dapat dibayarkan oleh wajib pajak sebelum jatuh tempo.

Dalam Foto : Yovie Kiswidyantoro, Muhammad Abrori, Arya Kundarto